Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan Buka Kegiatan Pentas Seni Hari Disabilitas Internasional

 

 Pesibar, LensaPesisir.ID,– Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, membuka kegiatan Pentas Seni Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang digelar di Lobby Teluk Stabas Lantai 1 Gedung Marga Sai Batin Pemkab Pesibar, Rabu 03 Desember 2025.

Tampak hadir langsung juga dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati, Irawan Topani, S.H., M.Kn., Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Muhammad Amin Basri, S.M., Ketua – Ketua I Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Dian Hardiyanti Dedi, S.ST., M.M., – Dea Derika Topani, S.H., M.Kn., dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam acara tersebut Bupati, Dedi Irawan mengatakan bahwa, peringatan HDI menjadi momentum penting untuk mengingatkan semua elemen bahwa setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan, akses, dan pelayanan publik yang adil.

“Tahun 2025 ini, dunia kembali menyerukan pentingnya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi semua, sebuah semangat yang sangat sejalan dengan arah pembangunan Pesibar,” kata Bupati, Dedi Irawan.

Bupati, Dedi Irawan menerangkan, Pemkab Pesibar terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja,serta penguatan infrastruktur publik yang ramah disabilitas. “Kami juga mendorong pemberdayaan ekonomi agar para penyandang disabilitas dapat berperan aktif dan produktif dalam pembangunan daerah. Namun, keberhasilan pembangunan inklusif tidak bergantung pada pemerintah saja. Dibutuhkan sinergi dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kita harus memastikan tidak ada satu pun warga.yang tertinggal atau terabaikan,” kata Bupati, Dedi Irawan.

“Pemkab Pesibar pun terus memperkuat kebijakan pendidikan inklusif serta meningkatkan ketersediaan layanan akses agar setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara dan berkeadilan,” imbuh Bupati, Dedi Irawan.

Bupati, Dedi Irawan juga mengapresiasi semangat, kreativitas, dan ketangguhan para penyandang disabilitas yang menjadi inspirasi bagi banyak kalangan, bukan objek belas kasihan, tetapi subjek pembangunan yang memiliki kemampuan, hak, dan potensi besar untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah. “Semoga melalui Pentas Seni HDI Tahun 2025,kita semakin menguatkan komitmen bersama dalam mewujudkan Pesibar yang lebih inklusif, ramah, dan berkeadilan sosial,” tandas Bupati, Dedi Irawan.

Bupati, Dedi Irawan juga berterimakasih kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pesibar yang telah menjadi rumah, tempat tumbuh, dan orang tua kedua bagi anak-anak hebat yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. “Mari kita wujudkan Pesibar sebagai daerah yang tidak hanya berbicara tentang inklusi, tetapi sungguh-sungguh menghadirkannya dalam tindakan nyata,” pungkas Bupati, Dedi Irawan.

(Dian)

PEMKAB PESIBAR GELAR UPACARA PERINGATAN HUT KORPRI KE-54

Pesibar, LensaPesisir.ID,-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54 Tahun 2025, di Lapangan Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin (1/12/2025).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Armen Qodar, S.P., M.M., Perwira Upacara, Rochmad, S.Sos., M.M., Komandan Upacara, Harnito Baskara, S.STP., M.Si., dan peserta upacara seluruh OPD, serta forkopimda.

Tampak hadir juga dalam upacara tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P., forkopimda, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Asisten III, Armen Qodar saat menyampaikan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Kopri Nasional, Dr. Prof. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., mengutarakan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dharma bakti, dedikasi, dan loyalitas yang ditunjukkan para pegawai selama lebih dari setengah abad dalam menjalankan tugas negara.

Menurut Asisten III, Armen Qodar, tema peringatan HUT Korpri ke-54 tahun ini yaitu Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI Mewujudkan Indonesia Maju. Tema dimaksud mencerminkan tekad Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga persatuan, solid, berintegritas, dan mandiri dalam pengabdian, menjadi kekuatan moral dan profesional, menjadikan Korpri sebagai kekuatan pemersatu dan penggerak birokrasi demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, berdaya saing, dan berkeadilan, dengan semangat memperkuat solidaritas dan persatuan di antara anggota Korpri.

"Harus diingat bahwa pengabdian serta perjuangan Korpri bagi negeri ini memiliki arti yang sangat mendalam. Dalam setiap langkah dan karya, Korpri senantiasa hadir sebagai abdi negara yang bekerja dengan tulus, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan menjaga keutuhan serta keberlangsungan pelayanan publik di seluruh penjuru tanah air," kata Asisten III, Armen Qodar.

Asisten III, Armen Qodar melanjutkan, karenanya kesejahteraan anggota Korpri harus menjadi perhatian utama. Pola karier dan pengembangan profesionalisme hendaknya terbebas dari campur tangan politik maupun kepentingan-kepentingan lain yang dapat mengganggu netralitas. Kemandirian dan netralitas Korpri harus senantiasa dijaga, yang menjadi dasar kekuatan organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berwibawa.

"Kita patut berbangga, karena dimanapun tugas negara memanggil, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, anggota Korpri selalu hadir, tetap setia mengabdi, dan tidak pernah lelah berjuang untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan

masyarakat. Semoga semangat pengabdian ini terus menyala di setiap insan KORPRI, demi Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera," tutur Asisten III, Armen Qodar.

Lebih jauh Asisten III, Armen Qodar memaparkan, era digital saat ini, menuntut perubahan besar dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak. ASN harus mampu beradaptasi dengan teknologi, bekerja lebih cepat, efisien, inovatif, dan berdaya saing. Pihaknya berkeinginan ASN menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan, bukan sekadar pelaksana. "Gunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan, memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan rakyat," lanjut Asisten III, Armen Qodar.

Asisten III, Armen Qodar menegaskan, komitmen pemerintah untuk penguatan Korpri sudah jelas dan sangat kuat melalui berbagai upaya yang terus dilakukan. Salah satu program reformasi birokrasi yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor

20 Tahun 2023 tentang ASN, pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Penggantian Undang-Undang yang belum dilaksanakan selama 10 Tahun tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman guna penguatan kepentingan ASN, menjaga kode etik profesi, standar pelayanan ASN, dan meneguhkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. "Kita harus bersama-sama menjaga agar reformasi birokrasi tetap dalam semangat besar agar semakin melindungi, memudahkan dan membahagiakan ASN dan masyarakat," kata Asisten III, Armen Qodar.

Masih kata Asisten III, Armen Qodar, Korpri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan, yang harus terus diperkuat sebagai penggerak profesionalisme dan integritas aparatur negara. Korpri memiliki peran penting dalam memastikan ASN menjalankan tugasnya sebagai desainer kebijakan, pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu

bangsa. Tidak boleh dilupakan bahwa saat ini anggota Korpri adalah penggerak utama birokrasi untuk mengimplementasikan Rp3.600 Trilyun APBN dan Rp1.300 Trilyun APBD agar bisa efektif dan efisien. "Sebab itu seluruh anggota Korpri yang menjalankan APBN dan APBD, diminta agar benar-benar fokus mewujudkan ASTA CITA Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," jelas Asisten III, Armen Qodar.

Asisten III, Armen Qodar juga menyampaikan ajakan Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional untuk mengambil sikap Korpri Siaga, dengan menjadikan momentum hari Peringatan ke 54 Tahun Korpri sebagai bentuk Apel Kesiapsiagaan Korpri untuk menutup Tahun 2025 dan mengawaili tahun 2026. Serta mengajak seluruh anggota Korpri yang berjumlah 5,5 Juta ASN untuk terus siap siaga. Melaksanakan delapan Tekad Kesiapsiagaan Korpri dengan penuh kekompakan dan soliditas. "Pertama, perkuat persatuan dan soliditas korps. Jadikan Korpri sebagai rumah besar seluruh ASN yang kokoh, kompak, dan setia pada Pancasila, UUD 1945, serta NKRI. Kedua, tegakkan netralitas dan integritas. ASN harus berdiri di atas semua kepentingan politik, menjunjung etika jabatan, dan dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja trengginas, serta menjadi teladan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," papar Asisten III, Armen Qodar.

Ketiga, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi. Bangun budaya kerja yang unggul, berbasis merit, serta berorientasi hasil agar pelayanan publik semakin cepat, efisien, dan berkualitas. Menguatkan semangat pengabdian dan pelayanan. Bekerja dengan hati, melayani rakyat dengan empati, dan menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan

masyarakat. Mendorong inovasi dan adaptasi digital. Korpri harus menjadi motor transformasi digital birokrasi, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pelayanan public dan memperkuat transparansi pemerintahan.

Keempat, menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Menghindari segala bentuk penyimpangan, termasuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan pungutan liar. Menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa. 

Kelima, seluruh ASN untuk siaga bencana dan menumbuhkan empati untuk saling membantu. ASN agar saling bahu-membahu untuk membantu saudara kita yang sedang tertimpa musibah banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan di daerah lain yang membutuhkan. "Keenam, Peningkatan Pendapatan Negara dan Daerah harus menjadi fokus dari seluruh ASN. Perbaikan tata kelola belanja negara dan daerah harus menjadi perhatian agar efektif dan efeisien untuk mewujdukan ASTA CITA. Anggota Korpri agar bersama-sama bisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen, mencegah kebocoran anggaran, memetakan kebutuhan dan pembangunan jembatan, sekolah, puskesmas, air bersih dan hal-hal lain yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat," ujar Asisten III, Armen Qodar.

Ketujuh, Korpri mengawal Reformasi Birokrasi agar bisa menuntaskan penyelesaian masalah kemiskinan, anak tidak sekolah, mendorong

pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen, mendorong pendapatan negara dan

daerah, mencegah kebocoran anggaran. Reformasi Birokrasi harus dikawal agar mensejahterakan ASN dan pensiunan ASN, semakin melindungi dan memudahkan karir ASN dan ujungnya adalah membuat rakyat Indonesia berbahagia. "Kedelapan, Jaga nama baik Korpri dan ASN. Jadikan setiap langkah dan karya sebagai wujud pengabdian terbaik kepada bangsa. ASN harus menjadi kekuatan moral dan birokrasi yang menuntun

Indonesia menuju masa depan yang maju, berdaulat, dan berkeadilan. Korpri setia hingga akhir kepada negara. Saya percaya, dengan semangat kebersamaan dan pengabdian yang tulus, Korpri akan terus menjadi kekuatan moral, sosial, dan birokrasi yang meneguhkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan. Dari semangat itu tumbuh integritas, disiplin, dan tanggungjawab aparatur dalam menjalankan tugas kenegaraan. Korpri harus senantiasa hadir sebagai penggerak pelayanan publik

yang andal, wadah persatuan ASN di seluruh Indonesia, serta pilar penting dalam perjalanan menuju Indonesia yang maju dan

bermartabat," pungkas Asisten III, Armen Qodar. (Red)

Sinergi Kemenbud dan DPR Dorong Pelestarian Budaya Lewat Digital

Pringsewu, LensaPesisir.ID,- Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Komisi X DPR RI menggelar diskusi Budaya Lampung di era digital. Anggota Komisi X DPR RI, DR. Muhammad Kadafi, SH, MH mengatakan di era globalisasi, ruang digital hadir sebagai kekuatan baru untuk memperkuat identitas kita sekaligus mendorong kemajuan pariwisata di Lampung.

"Provinsi Lampung menyimpan kekayaan yang tak ternilai: beragam budaya, nilai-nilai luhur, dan filosofi hidup yang tetap relevan hingga kini. Tantangan sekaligus peluang terbesar di masa kini adalah mengoptimalkan budaya yang kaya dan unik ini menjadi penggerak ekonomi kreatif," ujar DR. Muhammad Kadafi saat membuka kegiatan secara zoom meeting, Minggu (30 November 2025). 

Dirinya mencontohkan lagu Tabola Bale. Bagaimana sebuah lagu daerah bisa memukau dunia berkat kreativitas anak muda. Inilah bukti nyata bahwa warisan budaya bukanlah relik masa lalu, melainkan sumber inspirasi yang tak habis-habisnya.

"Untuk itulah, peran Generasi Z sebagai generasi native digital menjadi kunci. Mereka tidak hanya harus paham budaya, tetapi juga didorong untuk menjadi duta budaya yang menampilkannya dengan cara-cara yang segar dan mendunia," ujarnya. 

Lantas, bagaimana cara kita melestarikan warisan Lampung, termasuk bahasa dan aksaranya, agar tidak hanya dikenal, tetapi juga hidup dan bernapas untuk generasi-generasi mendatang?

"Jawabannya terletak pada cara kita memegang "pena" di era modern. Digitalisasi bukanlah penghapus tradisi, melainkan pena baru untuk menuliskan cerita kita. Melalui platform media sosial, konten kreatif, dan e-commerce," ujarnya. 

Kegiatan diskusi diisi dengan pemerhati budaya di Pringsewu yaitu Eka Zurida Aufal Fitri dan Tuti Handayani. Dihadiri pula oleh perwakilan dari Kementerian Kebudayaan RI, Dini Nurdiyawati dan Eberg Johan, tenaga Ahli DPR RI, Rizki Aji Pratama.(Pri)

Kementrian Kebudayaan RI Berkolaborasi Dengan Komisi X DPR RI Menggelar Agenda Diskusi Budaya

Pringsewu, LENSAPESISIR.ID,- Kementerian Kebudayaan RI berkolaborasi dengan Komisi X DPR RI menggelar agenda diskusi Budaya mengulas tiga tema sekaligus, berlangsung di Hotel Urban Pringsewu selama dua hari, Sabtu-Minggu (29-30/11/2025). 

Tiga tema agenda diskusi Budaya itu yakni, merawat akar budaya, regenerasi musik tradisional Lampung di era digital. Lalu melatih dan mengembangkan kreativitas dalam menjaga warisan tapis Lampung serta Budaya Lampung di era digital : antara peluang dan tantangan. 

Hal itu guna mendorong pelestarian akar budaya sekaligus bentuk komitmen antara  Kementrian Kebudayaan RI dan Komisi X DPR RI. Pada tiga agenda diskusi secara bergantian waktunya itu, menghadirkan sejumlah nara sumber sesuai bidang dan menghadirkan sekitar 210 peserta. 

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Dr. H. Muhammad Khadafi, SHdiskus dari Dapil Lampung 1,

melalui sambungan Zoom Meeting kepada peserta di antaranya mengharapkan, pada diskusi publik itu menjadikan  momentum bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk semakin mencintai dan melestarikan musik tradisional Lampung sebagai bagian dari identitas budaya daerah sekaligus kekayaan seni Nusantara.

Disamping itu DR. Muhammad Khadafi menuturkan, bahwa Tapis Lampung telah dikenal secara internasional berkat keunikan dan nilai budayanya yang luar biasa. "Maka, sebagai warisan budaya, kain ini tidak hanya disimpan dan dipajang di museum, tetapi juga terus didorong untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman. Bahkan Kini, Tapis kerap menghiasi berbagai acara fashion, baik di dalam maupun luar negeri,"ujarnya. 

Sedang pengembangannya banyak digerakkan oleh kreativitas generasi muda, yang menjadikan Tapis sebagai ciri khas Provinsi Lampung. Potensi bonus demografi dimanfaatkan secara produktif untuk memperkuat daya tarik Tapis di kancah global. 

Khadafi menilai, sebagai ikon fashion yang terus berevolusi, Tapis berhasil bertransformasi menjadi produk yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Keberadaannyapun mudah ditemui di platform digital seperti Instagram, TikTok, dan berbagai marketplace. 

Muhammad Khadafi menyebut keunikan Tapis telah membuatnya menjadi pengingat yang kuat akan identitas Lampung. Saat orang mengenang Lampung, mereka akan teringat pada Kain Tapis. 

"Saat ini, motif dan filosofi Tapis pun telah meluas ke berbagai produk turunan, seperti pakaian modern, dekorasi rumah, pernak-pernik, dan bahkan kolaborasi dengan alas kaki seperti sepatu, sehingga semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari,"imbuhnya.

Sementara Nara sumber Algustomi, membahas materi berjudul 'Merawat Budaya Nusantara : Tantangan dan Solusinya.' Dia menekankan bahwa Indonesia merupakan negara multikultural dengan keberagaman budaya, suku, dan agama yang begitu luas. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi kekayaan yang harus dijaga, bukan sumber perpecahan.

“Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Budaya yang diwariskan oleh para leluhur harus kita rawat dan lestarikan. Perbedaan budaya, suku, dan agama bisa menjadi pemicu konflik bila tidak disikapi dengan bijak, namun jika disyukuri, maka keberagaman itu justru melahirkan kerukunan dan kedamaian,”terang Algustomi.

Sedang narasumber lainnya, Ardiansyah, turut memperkuat pentingnya regenerasi dan adaptasi budaya di tengah perkembangan teknologi digital. Dia menyoroti bagaimana musik tradisional Lampung dapat tetap diminati generasi muda melalui pendekatan kreatif dan pemanfaatan platform digital sebagai ruang promosi dan pelestarian.

Sementara pada Diskusi Budaya juga menghadirkan sejumlah narasumber yang memang kompeten dibidangnya. Seperti Lili Basuki, Owner Kinan Tapis dan Arum Arupi Kusnidar seorang akademisi yang selama ini fokus pada pendampingan koperasi dan UMKM serta Dini perwakilan dari Kementerian Kebudayaan RI.(Pri)

TERKESAN DINILAI MENGKIBIRI DESA APDESI KABUPATEN PRINGSEWU GUGAT PMK 81/2025

 

Pringsewu, LensaPesisir.ID,-Pasca diterbitkannya Peraturan menteri keuangan (PMK) 81/2025 menjadi gejolak yang mengancam desa tidak dapat mencairkan DD tahap II di kabupaten pringsewu 28/11/2025.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua DPC APDESI kabupaten pringsewu.Jevi hardi sofian.S.H.M.H.kepada awak media,Dia menilai bahwa langkah mentri keuangan menerbitkan PMK terbaru yang condong tidak memihak kepada desa bahkan terkesan menjerat menimbulkan kerugian yang berdampak pada tersendatnya program yang sudah di susun dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Di menilai bahwa adanya revisi PMK 108/2024 ke pmk 81/2025 ini terkesan tergesa gesa dan tanpa adanya sosilisasi terlebih dahulu kepada desa yang mana peraturan tersebut terbit langsung berlaku surut sehingga mustahil bagi  pemerintahan desa bisa menyelesaikan syarat tersebut dengan tenggat waktu yang ada.

"Yang  menjadi argumen bahwa PMK 81 bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)yg mana sudah direvisi menjadi UU No 3 tahun 2024 yang bertujuan untuk memberikan otonomi dan kewenangan penuh kepada desa dalam mengelola sumber daya dan keuangannya berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak asal usul desa."

Masih menurut jevi ada beberapa bunyi pasal yang dinilai menjadi intervensi dan ancaman  bahwa yang menjadi syarat pencairan Dana desa non earmark dengan mendirikan kopdes merah putih dan mmenuhi kelengkapan koperasi tersebut

"Kita semua kepala pekon yang ada di kabupaten pringsewu pada prinsipnya tidak ada satupun yang menolak koperasi merah putih dengan bukti kongkrit semua desa sudah terbentuk dan bahkan jika memang untuk kelengakapannyapun kami siap asalkan diberikan sosialisasi dan yang waktu yang tepat"

Sementara pasal lain pada PMK tersebut yang dinilai merugikan desa pasal 29B dimana disana termaktub bagi desa yang belum melengkapai persyaratan pencairan tahap II pada tanggal 17 september 2025 maka DD non earmark tidak dicairkan akan tetapi peraturan mentri keuangan 81/2025  itu sendiri terbit pada 25 november 2025.Sehingga ini dinilai ngeprank desa dengan peraturan yang berlaku surut.

"Bahkan ada bunyi dari pmk 81 yang dinilai mengancam di ayat 7 disebutkan yaitu apabila dana desa tahap II Tidak terslurkan sampai dengan akhir tahun maka di tahun berikutnya tidak akan dicairkan"

Menurut jevi ini pasal pengancaman yang dinilai akan sangat merugikan pemerintahan desa dan masyarat karena akan banyak sekali menimbulkan dampak di bawah.

Seterusnya jevi mengatakan sebanyak 115 pekon dikabupaten pringsewu terancam tidak dapat mencairkan DD nonearmark tahap II 

"Kita dikabupaten pringsewu kurang lebih ada 115 pekon yang terancam tidak dapat mencairakan tahap II artinya 90 % pekon di  pringsewu bakal terbengkalai dan akan sangat berdampak kepada masyarakat yang mana program program yang ada itu disusun dan disepakati warga melalui musdes (musyawarah desa)."

Apdesi kabupaten pringsewu menengaskan bahwa akan melakukan gerakan nyata sebagai wujud nyata atas gugatan kami

"Langkah yang akan kita akan melakukan aksi serentak turun kejalan  sesuai nanti instruksi DPP APDESi".,ucapnya.

DPRD Pringsewu Gelar Rapat Paripurna Ranperda Serta APBD Syahkan menjadi Perda 2026

Pringsewu, LensaPesisir.ID,- Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masing-masing tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Way Sekampung serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu 2026, disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu melalui Rapat Paripurna DPRD setempat, pada Jumat (28/11/2025).

Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman, mengatakan Perda Perumdam Way Sekampung memiliki makna strategis bagi pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan air bersih yang aman, terjangkau dan berkelanjutan. Disahkannya Perda ini merupakan awal tanggungjawab besar bagi mewujudkan pelayanan air minum yang semakin baik.

"Terkait APBD 2026, keseluruhan struktur yang terdiri dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan, sejalan dengan tuntutan tugas pemerintahan guna mengakomodir kepentingan pelayanan masyarakat," ujar Bupati Riyanto Pamungkas, pada Rapat Paripurna yang juga dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila beserta jajaran pemerintah daerah dan forkopimda,  serta berbagai elemen lainnya di Kabupaten Pringsewu. 

Rapat Paripurna juga menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, dimana berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Perda, terdapat 7 Ranperda yang terdiri dari 6 Ranperda prakarsa eksekutif dan 1 Ranperda prakarsa legislatif. Masing-masing adalah Ranperda tentang Perubahan atas Perda No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Ranperda tentang Penambahan Modal Pemkab Pringsewu kepada PT.Bank Lampung.

Kemudian Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pekon, Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda No.16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu, Ranperda tentang Pembentukan Pekon Kresnomulyo Barat di Kecamatan Ambarawa dan Pekon Sukamanah di Kecamatan Adiluwih, Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. (Red)

OPS Zebra Krakatau,Sat Lantas Polres Pesisir Barat Laksanakan Apel Kesiapan PAM Rawan Pagi

Pesisir Barat, LENSAPESISIR.ID,-Sat Lantas Polres Pesisir Barat melaksanakan apel kesiapan PAM rawan pagi tepatnya di simpang lapter, pada kamis 27 November 2025.

Apel yang digelar tepat di simpang lapter Pesisir Barat tersebut dipimpin secara langsung oleh Kasat Lantas Polres Pesisir Barat.Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen personel kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas di jam-jam sibuk.

Dalam arahannya, IPTU Uchida S.KM.,S.H., M.H. menegaskan kepada seluruh anggota agar melaksanakan tugas dengan baik dan apabila memberikan himbauan tolong berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat.

“Saya berharap kepada seluruh personel tetap sigap dan menjaga keselamatan saat bertugas di lapangan, mengingat jalan yang licin dapat meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas.”ucapnya

Usai apel, para personel langsung diterjunkan ke sejumlah titik rawan kemacetan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan situasi lalu lintas di wilayah hukum Polres Pesisir Barat tetap aman, tertib, dan lancar.

(Ns)